Dituding Sebagai 'Koordinator Minta Jatah' Ketua Forum Puskesmas OKI Membantah

Reporter: Khoirunnisak |

Editor: Doni Bae |

Selasa , 30 Jan 2024 - 09:09

BANTAH : Ketua Forum Puskemas OKI membantah adanya tudingan sebagai koordinator minta jatah kepada 33 Kepala Puskemas di bawah naungan Dinkes OKI. (foto khoirunniksak/sumeks.id)--

BACAKORAN . CO -- Dituding sebagai "Koordinator Minta Jatah" seperti pemberitaan media di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan, Ketua Forum Puskesmas OKI, Muherli membantah.

Dia dengan tegas menyatakan bahwa tudingan itu mengada-ada dan fitnah yang di buat oknum tertentu kepada sejumlah Kepala Puskemas yang saat ini dibawah kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) OKI, Iwan Setiawan MKes.

Muherli juga membantah tuduhan jika saat ini terjadi pengkotak-kotakan kepala Puskesmas di OKI. Karena yang terjadi saat ini menurutnya, sejak ada Forum Kepala Puskesmas, mereka semakin solid dan koordinasi pengambilan kebijakan atau keputusan berlangsung cepat.

Diketahui, sebelumnya beredar pemberitaan jika Ketua Forum Puskemas OKI sebagai koordinator meminta dana kepada 33 Kepala Puskesmas di OKI.

BACA JUGA:Kendalikan DBD, Telur Hewan Satu Ini Diproduksi Massal, Bakal Dibangunkan Pabriknya

Permintaan dana itu di sebut-sebut atas perintah Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan dan untuk Bupati OKI saat itu masih di jabat Iskandar SE. Permintaan dana itu, bukan sekali dua kali tapi hingga 5 ali dalam satu bulan.

"Saya dan rekan Kepala Puskesmas lain tidak pernah melakukan itu. Itu konyol sekali dan tidak mungkin dilakukan,"terangnya seperti di kutip dri Sumatera Ekspres.id, Senin 29 Januari 2024

Menurut Muherli, beberapa Kepala Puskesmas yang ditemuinya menduga pernyataan tendensius sumber media tersebut kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan.

Dijelaskan Muherli, tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan Kepala Dinas Iwan Setiawan kepada 33 Kepala Puskesmas.

Berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menurutnya telah dianggarkan oleh Dinas Kesehatan.
"Setiap Puskesmas sudah memiliki anggaran masing-masing,"ujarnya.

Muherli menegaskan, isu miring tersebut cukup mengganggu kinerjanya. Karena itu sejumlah rekan sejawat mendorongnya untuk memberikan klarifikasi dan bila diperlukan akan mengajukan gugatan secara hukum.

Lebih lanjut kata dia terkait tudingan ada pengkotak-kotakan Kepala Puskemas di OKI, diduga terkait pertemuan 13 dari 33 kepala Puskesmas dengan Dinas Kesehatan.

Muherli menjelaskan, bahwa 13 orang Kepala Puskemas itu memang pernah dipanggil Kepala Dinas Kesehatan OKI.

Menurutnya pertemuan itu bukan berarti pengkotak-kotakan, karena mereka dipanggil untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah.

"13 Kepala Puskesmas yang dipanggil adalah Kepala Puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah dan kepala puskesmas yang telah berhasil menekan angka kasus secara proporsional,"jelasnya.

"Mereka di kumpulkan untuk merumuskan penanganan secara komprehensif, dari yang berpengalaman memberikan pengalaman terhadapa yang ada kasus DBD,"urainya.

Mengapa tidak seluruh Kepala Puskesmas diundang? Menurut Muherli, hal itu justru tidak efektif, karena beberapa Puskesmas lokasinya jauh dari Ibukota Kabupaten sehingga jarak tempuh dan biaya jadi pertimbangan.

BACA JUGA:Illegal Refinery 'Belum Mati', Haruskah Ada Kapolsek yang 'Menjadi Korban' Lagi?

"Jadi Kepala Puskesmas yang dipanggil itu bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Muara Batun, Susanti didampingi Kepala Puskesmas Mesuji Makmur, Siti Muntowiyah juga membantah tudingan pungutan dana.

"Sejak tahun 2019 lalu, tidak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan. Baik secara langsung atau tidak mampu secara tertulis dan lisan. Ini fitnah karena tidak ada sama sekali kejadian ini,"tegasnya.

Ditambahkan Kepala Puskesmas Penanggoan Duren l, Rista Nadia, sejak terbentuknya Forum Kepala Puskesmas tahun 2020 hingga saat ini, hubungan sesama Kepala Puskesmas makin solid dan kompak.

BACA JUGA:Hiraku Sushi! Restoran Halal di Jakarta, Dijamin Lezat dan Bikin Nagih, Kuy Kunjungi....

"Tudingan terpecah dan adanya kelompok-kelompok, itu karena pemikiran sempit oknum itu sendiri,'"ujarnya

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan OKI, Iwan Setiawan, memaklumi bila sejumlah Kepala Puskesmas bereaksi keras atas berbagai tudingan. Dia mengatakan, tudingan itu adalah bagian dinamika dalam organisasi,

"Hal biasa terjadi dalam institusi terdapat beberapa watak yang berseberangan. Disinilah sikap sebagai pimpinan diuji untuk tetap bijaksana melewatinya tanpa kegaduhan,"katanya.

Dituding Sebagai 'Koordinator Minta Jatah' Ketua Forum Puskesmas OKI Membantah

Khoirunnisak

Doni Bae

bacakoran . co -- sebagai "" seperti pemberitaan media di kabupaten ogan komering ilir (oki) sumatera selatan, , .

dia dengan tegas menyatakan bahwa tudingan itu mengada-ada dan fitnah yang di buat oknum tertentu kepada sejumlah kepala puskemas yang saat ini dibawah kepemimpinan kepala dinas kesehatan (kadinkes) oki, iwan setiawan mkes.

muherli juga membantah tuduhan jika saat ini terjadi pengkotak-kotakan kepala puskesmas di oki. karena yang terjadi saat ini menurutnya, sejak ada forum kepala puskesmas, mereka semakin solid dan koordinasi pengambilan kebijakan atau keputusan berlangsung cepat.

diketahui, sebelumnya beredar pemberitaan jika ketua forum puskemas oki sebagai koordinator meminta dana kepada 33 kepala puskesmas di oki.

permintaan dana itu di sebut-sebut atas perintah kepala dinas kesehatan oki, iwan setiawan dan untuk bupati oki saat itu masih di jabat iskandar se. permintaan dana itu, bukan sekali dua kali tapi hingga 5 ali dalam satu bulan.

"saya dan rekan kepala puskesmas lain tidak pernah melakukan itu. itu konyol sekali dan tidak mungkin dilakukan,"terangnya seperti di kutip dri sumatera ekspres.id, senin 29 januari 2024

menurut muherli, beberapa kepala puskesmas yang ditemuinya menduga pernyataan tendensius sumber media tersebut kemungkinan dilontarkan tidak lepas dari persoalan pribadi yang kemudian dihubungkan dengan kegiatan kedinasan.

dijelaskan muherli, tidak pernah sekalipun terjadi arahan untuk mengumpulkan sejumlah dana secara kolektif atas permintaan kepala dinas iwan setiawan kepada 33 kepala puskesmas.

berbagai urusan dinas seperti sosialisasi atau kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menurutnya telah dianggarkan oleh dinas kesehatan.
"setiap puskesmas sudah memiliki anggaran masing-masing,"ujarnya.

muherli menegaskan, isu miring tersebut cukup mengganggu kinerjanya. karena itu sejumlah rekan sejawat mendorongnya untuk memberikan klarifikasi dan bila diperlukan akan mengajukan gugatan secara hukum.

lebih lanjut kata dia terkait tudingan ada pengkotak-kotakan kepala puskemas di oki, diduga terkait pertemuan 13 dari 33 kepala puskesmas dengan dinas kesehatan.

muherli menjelaskan, bahwa 13 orang kepala puskemas itu memang pernah dipanggil kepala dinas kesehatan oki.

menurutnya pertemuan itu bukan berarti pengkotak-kotakan, karena mereka dipanggil untuk berkoordinasi terkait penanganan demam berdarah.

"13 kepala puskesmas yang dipanggil adalah kepala puskesmas yang wilayahnya telah terjadi kasus demam berdarah dan kepala puskesmas yang telah berhasil menekan angka kasus secara proporsional,"jelasnya.

"mereka di kumpulkan untuk merumuskan penanganan secara komprehensif, dari yang berpengalaman memberikan pengalaman terhadapa yang ada kasus dbd,"urainya.

mengapa tidak seluruh kepala puskesmas diundang? menurut muherli, hal itu justru tidak efektif, karena beberapa puskesmas lokasinya jauh dari ibukota kabupaten sehingga jarak tempuh dan biaya jadi pertimbangan.

"jadi kepala puskesmas yang dipanggil itu bukan dipilih-pilih untuk bersekutu atau semacamnya," tegasnya.

sementara itu, kepala puskesmas muara batun, susanti didampingi kepala puskesmas mesuji makmur, siti muntowiyah juga membantah tudingan pungutan dana.

"sejak tahun 2019 lalu, tidak pernah sekalipun adanya permintaan seperti yang dituduhkan. baik secara langsung atau tidak mampu secara tertulis dan lisan. ini fitnah karena tidak ada sama sekali kejadian ini,"tegasnya.

ditambahkan kepala puskesmas penanggoan duren l, rista nadia, sejak terbentuknya forum kepala puskesmas tahun 2020 hingga saat ini, hubungan sesama kepala puskesmas makin solid dan kompak.

"tudingan terpecah dan adanya kelompok-kelompok, itu karena pemikiran sempit oknum itu sendiri,'"ujarnya

sementara itu, kepala dinas kesehatan oki, iwan setiawan, memaklumi bila sejumlah kepala puskesmas bereaksi keras atas berbagai tudingan. dia mengatakan, tudingan itu adalah bagian dinamika dalam organisasi,

"hal biasa terjadi dalam institusi terdapat beberapa watak yang berseberangan. disinilah sikap sebagai pimpinan diuji untuk tetap bijaksana melewatinya tanpa kegaduhan,"katanya.

Tag

Share

Berita Pilihan