bacakoran.co - mengungkap penyebab banyaknya yang mengalami kebangkrutan.

menurut kepala eksekutif pengawas perbankan ojk, dian ediana rae, hal tersebut disebabkan oleh kondisi internal yang sudah tidak sehat.

kondisi yang tidak sehat tersebut mencakup praktik penipuan, seperti penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja.

meski bpr secara umum memiliki pertumbuhan yang baik, beberapa bpr mengalami sejumlah masalah mulai dari terlibat dalam praktik penipuan, kurangnya tata kelola yang baik, dan sebagainya.

dian menegaskan, hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus, terutama dengan adanya bpr yang memiliki masalah yang serius.

ojk, terangnya, akan berupaya untuk memastikan bahwa bpr tidak lagi terjerumus ke dalam kebangkrutan di masa depan.

mereka akan membersihkan sektor ini dan memastikan bpr yang beroperasi di masa mendatang memiliki sistem yang kuat dan profesional.

dian juga mengungkapkan kemungkinan jumlah bpr yang ditutup bisa mencapai 20 bpr, dengan tujuh bpr yang sudah kehilangan izin usahanya pada awal tahun ini.

ojk berkomitmen untuk mengeluarkan aturan yang lebih ketat guna mencegah terulangnya masalah seperti penipuan dan tata kelola yang buruk di bpr di masa mendatang.

seperti diberitakan, ramainya kabar tentang bank yang mengalami kebangkrutan menjadi perhatian dari ojk.

saat ini, ojk telah mengeluarkan dua aturan baru untuk memperkuat bank perekonomian rakyat (bpr).

kepala departemen literasi, inklusi keuangan, dan komunikasi ojk aman santosa mengatakan, penerbitan dua peraturan ojk (pojk) ini adalah langkah lanjutan dari amanat yang tercantum dalam undang-undang nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (uu ppsk).

langkah ini bertujuan untuk memperkuat serta mengembangkan sektor perbankan, terutama bpr dan bpr syariah (bprs).

“sejalan dengan perkembangan yang semakin kompleks dan beragam dalam industri jasa keuangan,” tulisnya dalam keterangan resmi dikutip selasa (6/2/2024).

dua pojk yang diterbitkan adalah pojk nomor 28 tahun 2023 (pojk 28/2023) tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bpr dan bprs, dan pojk nomor 1 tahun 2024 (pojk 1/2024) tentang kualitas aset bpr.

pojk 28/2023 mencakup ketentuan mengenai penyesuaian aturan terkait status dan periode pengawasan bpr dan bprs, serta tugas pengawasan ojk dan penempatan dana oleh lembaga penjamin simpanan (lps).

salah satu contoh penerapan aturan ini adalah penyesuaian status pengawasan bagi bpr atau bpr syariah yang ditetapkan dalam kondisi penyehatan.

sementara itu, pojk 1/2024 mencakup penyelarasan peraturan mengenai agunan yang diambil alih, standar akuntansi keuangan, serta evaluasi penyelesaian kredit pasca-pandemi covid-19.

aturan ini merupakan bagian dari upaya ojk untuk menanggapi kasus kebangkrutan beberapa bpr di indonesia.

salah satu contohnya adalah bank pembiayaan rakyat syariah (bprs) mojo artho kota mojokerto (perseroda), yang baru-baru ini kehilangan izin usahanya akibat manajemen yang tidak sehat.

sejak awal tahun 2023 hingga awal tahun 2024, enam bank telah mengalami kebangkrutan di indonesia.

sebelumnya, pada awal tahun 2024, koperasi bpr wijaya kusuma juga mengalami kebangkrutan.