bacakoran.co – membuka penyidikan baru terkait dugaan korupsi dalam distribusi di kementerian sosial (kemensos).

kali ini, lembaga anti rasuah itu menemukan indikasi korupsi dalam pengadaan bansos untuk penanganan covid-19 di wilayah jabodetabek pada tahun 2020.

juru bicara kpk tessa mahardika sugiarto mengatakan, penyidikan tersebut merupakan pengembangan kasus distribusi bansos yang baru-baru ini telah diputus oleh pengadilan tipikor.

"jadi (kasus baru dugaan korupsi) ini terkait dengan pengadaan bansos presiden pada tahun 2020," tegasnya.

kasus baru ini, terang tessa, berkaitan dengan operasi tangkap tangan (ott) di kemensos pada tahun 2020 yang menyeret mensos saat itu, juliari batubara.

dalam persidangan kasus korupsi bantuan sosial beras (bsb), terungkap dugaan korupsi lainnya yang terjadi pada bansos presiden.

adapun program bsb saat itu diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat dari program keluarga harapan (pkh), bentuk perhatian pemerintah terhadap dampak pandemi covid-19.

bantuan tersebut disalurkan oleh kemensos pada agustus-oktober 2020.

sementara itu, program bansos presiden dilakukan secara paralel pada periode yang sama dengan fokus di wilayah jabodetabek.

dari penelusuran kpk, ditemukan indikasi praktik korupsi yang sama, yakni pengurangan kualitas bansos dalam program tersebut.

terduga pelaku utama adalah direktur utama mitra energi persada (mep), ivo wongkaren.

penyidik kpk pun kembali menetapkan ivo sebagai tersangka dalam kasus bansos presiden.

ivo diduga menjalankan tindak pidananya dengan menggunakan pt anomali lumbung artha (ala), yang menguasai sebagian besar distribusi bansos dalam program bsb dan bansos presiden.

dalam kasus bsb sendiri, ivo telah divonis oleh pn tipikor jakarta dengan hukuman penjara selama 13 tahun, denda rp1 miliar subsider penjara 12 bulan, dan denda uang pengganti sebesar rp120,11 miliar.