bacakoran.co

Enak Banget! Eks-Menteri dan Keluarga Dapat Asuransi Gratis dari APBN, Rakyat Nunggak BPJS Malah Kena Denda!

Presiden Jokowi meneken aturan tentang asuransi kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya akan ditanggung oleh APBN. Termasuk ketua dan anggota DPR serta sejumlah pejabat tertentu.--istimewa

BACAKORAN.CO – Saat rakyat hidup susah di tengah kondisi ekonomi tak menentu, para pejabat dan petinggi di negeri ini malah menikmati fasilitas yang ditanggung negara.

Termasuk di bidang pelayanan kesehatan.

Di mana, asuransi kesehatan bagi mantan menteri dan keluarganya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2024.

BACA JUGA:6 Cara Klaim BPJS Kesehatan Terbaru 2024, Kacamata, Gigi Palsu hingga Alat Bantu Dengar, Gratis!

BACA JUGA:Penting! Ini CaraCek Status Kepesertaan BPJS Kesehatan dengan Aplikasi Mobile JKN, Sudah Tau?

Beleid tersebut mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung, Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, dan beberapa pejabat tertentu.

“Pendanaan jaminan kesehatan ini akan bersumber dari APBN melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara,” demikian bunyi Pasal 6 ayat 2 dari peraturan tersebut.

Sementara nasib berbeda harus dialami rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Rakyat yang menunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terlebih dahulu diwajibkan melunasinya jika hendak berobat.

BACA JUGA:Mutakhir! Ini Aturan Baru Perubahan Tarif BPJS Kesehatan, Intip Detail Iurannya di Sini

BACA JUGA:Ngurus SIM Wajib Punya BPJS Kesehatan Aktif, Ini Opsi Untuk Pemilik BPJS Nunggak Pembayaran

Jika tidak, maka peserta BPJS Kesehatan bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

Nah, dalam aturan yang diteken Presiden Jokowi itu, disebutkan bahwa premi asuransi kesehatan untuk mantan menteri dan pejabat terkait akan dibayarkan secara sekaligus oleh pemerintah.

Enak Banget! Eks-Menteri dan Keluarga Dapat Asuransi Gratis dari APBN, Rakyat Nunggak BPJS Malah Kena Denda!

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – saat rakyat hidup susah di tengah kondisi ekonomi tak menentu, para pejabat dan petinggi di negeri ini malah menikmati fasilitas yang ditanggung negara.

termasuk di bidang pelayanan kesehatan.

di mana, asuransi kesehatan bagi mantan dan keluarganya akan ditanggung oleh .

aturan ini tertuang dalam peraturan presiden nomor 121 tahun 2024 yang diterbitkan pada 15 oktober 2024.

beleid tersebut mengatur tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota dpr, dpd, badan pemeriksa keuangan (bpk), komisi yudisial, hakim mahkamah konstitusi, hakim agung, mahkamah agung, menteri, wakil menteri, dan beberapa pejabat tertentu.

“pendanaan jaminan kesehatan ini akan bersumber dari apbn melalui bagian anggaran kementerian sekretariat negara,” demikian bunyi pasal 6 ayat 2 dari peraturan tersebut.

sementara nasib berbeda harus dialami rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

rakyat yang menunggak iuran terlebih dahulu diwajibkan melunasinya jika hendak berobat.

jika tidak, maka peserta bpjs kesehatan bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.

nah, dalam aturan yang diteken presiden jokowi itu, disebutkan bahwa premi asuransi kesehatan untuk mantan menteri dan pejabat terkait akan dibayarkan secara sekaligus oleh pemerintah.

jaminan kesehatan ini akan diberikan berdasarkan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, dan pelayanannya dilakukan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau badan usaha milik negara di dalam negeri.

bagi menteri yang menyelesaikan masa jabatannya sebelum usia 60 tahun, jaminan kesehatan akan diberikan untuk dirinya dan pasangan selama dua kali masa jabatan.

namun, jika menteri tersebut berusia 60 tahun atau lebih saat mengakhiri masa jabatannya, jaminan kesehatan akan diberikan seumur hidup.

dalam pasal 8 dijelaskan bahwa jika seorang menteri meninggal dunia setelah menyelesaikan tugasnya, janda atau duda menteri tersebut tetap akan menerima jaminan kesehatan sesuai ketentuan.

peserta jaminan asuransi mantan menteri ini akan ditetapkan melalui keputusan presiden (keppres) dan diusulkan oleh kementerian terkait kepada

kementerian sekretariat negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan evaluasi program ini.

peraturan ini berlaku untuk menteri dan sekretaris kabinet yang menjabat pada periode pemerintahan 2019-2024.

jika seorang menteri di periode tersebut kembali menjabat di periode selanjutnya, maka manfaat asuransi yang baru akan diberikan setelah asuransi yang diterima sebelumnya berakhir.

namun, dalam pasal 7 disebutkan jaminan asuransi tidak akan diberikan kepada mantan menteri yang dijatuhi hukuman pidana, ditetapkan sebagai tersangka, atau mengundurkan diri karena kasus pidana.

aturan ini muncul hanya lima hari sebelum jokowi resmi mengakhiri masa jabatannya, menjelang pelantikan presiden terpilih prabowo subianto dan wakil presiden gibran rakabuming raka pada 20 oktober 2024.

Tag
Share