bacakoran.co

PDIP Serukan Keadilan! Kumpulkan Bukti Keterlibatan Aparat di Pilkada 2024, Siap Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Ronny Talapessy Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ungkapkan PDIP akan gugat ke MA kecurangan aparat terlibat di Pilkada 2024 --tvonenews.com

BACAKORAN.CO - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, mengungkapkan bahwa partainya telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan keterlibatan aparat keamanan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Ronny, kejadian kecurangan di pilkada 2024 ditemukan di beberapa wilayah seperti Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, dan Sumatra Utara.

"Kami di PDIP mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di Jateng, yang ada di Sulut, Papua Pegunungan, dan Sumut dan daerah lainnya," ujar Ronny dalam konferensi pers yang diadakan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu, 4 Desember 2024.

Selain polisi Ronny juga menyatakan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala desa dan pejabat gubernur dalam Pilkada serentak tersebut. 

BACA JUGA:Hasto Ungkap Keluarga Jokowi Bukan Lagi Bagian dari PDIP, Begini Alasannya

BACA JUGA:Effendi Simbolon Resmi Dipecat PDIP, Jokowi Komentari Santai, Bilang Begini!

Tim hukum PDIP telah mengantongi bukti-bukti terkait hal ini.

Ronny menambahkan dugaan keterlibatan ini didukung oleh bukti dan kesaksian yang telah mereka kumpulkan. 

PDIP berencana untuk mengajukan bukti tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) segera setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengumumkan pemenang Pilkada.

"Pembahasan mengenai keterlibatan aparat seperti kepolisian, ASN, kepala desa, dan pejabat gubernur sudah kami lakukan. Tim hukum PDIP telah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Kami siap membuktikan ini di MK," jelas Ronny.

BACA JUGA:20 Tahun Kuasai Jateng Akhirnya Paslon PDIP Tumbang, Benarkah Jokowi Effect

BACA JUGA:PANAS! Effendi Simbolon Dipecat PDIP, Djarot Sebut Pengkhianat, Megawati Tak Kasih Ampun!

"Kami sedang mempersiapkan segala temuan kami dan akan mendaftarkan ke MK pada tanggal 15 Desember, tiga hari setelah penetapan hasil Pilkada," tambahnya.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus yang terdiri dari badan bantuan hukum partai, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen. 

PDIP Serukan Keadilan! Kumpulkan Bukti Keterlibatan Aparat di Pilkada 2024, Siap Gugat ke Mahkamah Konstitusi

Deby Tri

Deby Tri


bacakoran.co - ketua dpp pdi perjuangan () bidang reformasi sistem hukum nasional, mengungkapkan bahwa partainya telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan keterlibatan aparat keamanan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024.

menurut ronny, kejadian kecurangan di pilkada 2024 ditemukan di beberapa wilayah seperti jawa tengah, sulawesi utara, papua pegunungan, dan sumatra utara.

"kami di pdip mencatat ada keterlibatan anggota kepolisian di jateng, yang ada di sulut, papua pegunungan, dan sumut dan daerah lainnya," ujar ronny dalam konferensi pers yang diadakan di sekolah partai pdip, lenteng agung, jakarta selatan pada rabu, 4 desember 2024.

selain ronny juga menyatakan adanya keterlibatan aparatur sipil negara (asn), kepala desa dan pejabat gubernur dalam pilkada serentak tersebut. 

tim hukum pdip telah mengantong terkait hal ini.

ronny menambahkan dugaan keterlibatan ini didukung oleh bukti dan kesaksian yang telah mereka kumpulkan. 

pdip berencana untuk mengajukan bukti tersebut ke mahkamah konstitusi (mk) segera setelah komisi pemilihan umum daerah (kpud) mengumumkan pemenang pilkada.

"pembahasan mengenai keterlibatan aparat seperti kepolisian, asn, kepala desa, dan pejabat gubernur sudah kami lakukan. tim hukum pdip telah mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. kami siap membuktikan ini di mk," jelas ronny.

"kami sedang mempersiapkan segala temuan kami dan akan mendaftarkan ke mk pada tanggal 15 desember, tiga hari setelah penetapan hasil pilkada," tambahnya.

sekjen dpp pdip, hasto kristiyanto menambahkan bahwa pdip telah membentuk tim khusus yang terdiri dari badan bantuan hukum partai, tokoh pro-demokrasi, dan penasihat hukum independen. 

tim ini akan meneliti dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan aparat di beberapa daerah.

"tim khusus ini dibentuk untuk menangani berbagai anomali yang terjadi. kami melibatkan tokoh pro-demokrasi dan penasihat hukum kredibel untuk mempersoalkan penyalahgunaan wewenang yang masif, terutama di daerah seperti banten, sumut, jateng, dan sulut," jelas hasto.

hasto ungkap keluarga jokowi bukan lagi bagian dari pdip, begini alasannya

sekjen pdip  mengungkap presiden ke-7 ri joko widodo () dinyatakan bukan lagi bagian dari pdip.

hal tersebut disampaikan sekjen hasto di sekolah partai pdip, lenteng agung, jakarta selatan, rabu (4/12).

"saya tegaskan kembali bapak jokowi dan keluarga sudah tidak lagi jadi bagian dari ," ujar hasto.

"karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa bung karno, sejak pni, sejak kita membangun republik ini sudah tidak lagi sejalan dengan praktik-praktik politiknya," imbuhnhya.

hasto juga mengatakan di dalam rapat kerja nasional (rakernas) kelima  beberapa waktu lalu, pihaknya pun telah meminta maaf kepada rakyat indonesia soal pemimpin yang berubah karena ambisi kekuasaan.

"pada rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat indonesia tentang seorang pemimpin karena kekuasaannya bisa berubah," ujarnya.

hasto pun membeberkan sebelumnya dpc pdip surakarta juga telah mengirim surat kepada anak jokowi, wakil presiden gibran rakabuming raka yang menyatakan keanggotaannya sudah berakhir.

"itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari dpc surakarta, tempat kta mas gibran berasal yang memberitahukan bahwa berdasarkan uu partai politik dan ad-art partai keanggotaannya otomatis berhenti," ujar hasto.

hasto pun menyinggung proses pencalonan gibran pada pilpres 2024 lalu yang telah 'mengangkangi demokrasi dan mengibiri konstitusi'.

saat ditemui jokowi hanya melemparkan senyum kepada awak media ketika ditanya terkait status keanggotaannya di pdip dan mengaku masih memegang kartu tanda anggota () partai tersebut.

adapun isu  di pdip kembali menyeruak usai megawati memecat effendi simbolon karena mendukung ridwan kamil-suswono di pilgub jakarta 2024.

hubungan pdip dengan jokowi sekeluarga diketahui merenggang sejak gibran maju di pilpres 2024 mendampingi ketua umum gerindra, .

namun saat itu pdip tidak pernah secara tegas mengeluarkan jokowi dari partai. begitu pula dengan jokowi yang belum tegas mundur dari partai.

hanya menantu jokowi saja, wali kota medan bobby nasution yang memutuskan keluar dari pdip dan bergabung dengan gerindra untuk ikut kontestasi pilgub sumatera utara 2024.

Tag
Share