bacakoran.co

Soal Identitas Tersangka dan 8 Orang Dicekal ke Luar Negeri Kasus Korupsi Karet Kementan, Simak Penjelasan KPK

Buru bukti kasus korupsi pengadaan sarana pengolahan karet Kementan, KPK mencekal 8 orang untuk bepergian ke luar negeri. Foto aktivitas petani menyadap karet.--istimewa

BACAKORAN.CO – Penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan sarana pengolahan karet di Kementerian Pertanian (Kementan) periode 2021-2023 terus berlanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan.

"Kami telah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap delapan orang," ujar Tessa Mahardhika Sugiarto, Juru Bicara KPK, dalam keterangan tertulisnya.

Namun, Tessa tidak memberikan informasi mengenai identitas ataupun status hukum kedelapan orang tersebut.

BACA JUGA:Buru Bukti Kasus Korupsi Karet Kementan, KPK Cekal 8 Orang ke Luar Negeri!

BACA JUGA:Kementan Yakini Produksi Padi Tahun 2025 Meningkat, Ini Langkah Yang Harus Diambil Bulog

Ia memastikan tim penyidik KPK masih aktif melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti yang relevan.

Pemeriksaan Saksi dan Proses Lelang PBJ

Dalam rangka mendalami proses lelang pengadaan barang dan jasa (PBJ) untuk pengolahan karet di Kementan, KPK telah memeriksa dua saksi utama.

Mereka adalah Reny Maharani, pejabat di Biro Umum dan Pengadaan (2019-2024), serta Rosy Indra Saputra, Direktur PT Sintas Kurama Perdana periode Mei 2020 hingga Oktober 2024.

BACA JUGA:Perangi Kekeringan, Begini Cara Kementan Jaga Predikat Lampung Sebagai Produsen Terbesar Keenam di Indonesia

BACA JUGA:Keterlaluan, Opini WTP Diperjualbelikan, Kementan Setor Uang Segini ke Auditor BPK!

Status Tersangka dan Dugaan Kerugian Negara

Meski sudah ada penetapan tersangka, KPK belum mempublikasikan identitas mereka karena penyidikan masih berlangsung.

Soal Identitas Tersangka dan 8 Orang Dicekal ke Luar Negeri Kasus Korupsi Karet Kementan, Simak Penjelasan KPK

Ramadhan Evrin

Ramadhan Evrin


bacakoran.co – penyidikan terkait pengadaan sarana pengolahan karet di periode 2021-2023 terus berlanjut.

baru-baru ini mencegah delapan orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan.

"kami telah mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap delapan orang," ujar tessa mahardhika sugiarto, juru bicara kpk, dalam keterangan tertulisnya.

namun, tessa tidak memberikan informasi mengenai identitas ataupun status hukum kedelapan orang tersebut.

ia memastikan tim penyidik kpk masih aktif melakukan pemeriksaan saksi dan penggeledahan untuk mengumpulkan barang bukti yang relevan.

pemeriksaan saksi dan proses lelang pbj

dalam rangka mendalami proses lelang pengadaan barang dan jasa (pbj) untuk pengolahan karet di kementan, kpk telah memeriksa dua saksi utama.

mereka adalah reny maharani, pejabat di biro umum dan pengadaan (2019-2024), serta rosy indra saputra, direktur pt sintas kurama perdana periode mei 2020 hingga oktober 2024.

status tersangka dan dugaan kerugian negara

meski sudah ada penetapan tersangka, kpk belum mempublikasikan identitas mereka karena penyidikan masih berlangsung.

menurut kpk, dugaan korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara yang saat ini masih dihitung.

"identitas tersangka dan nilai kerugian negara akan kami umumkan setelah proses penyidikan lebih lanjut," ungkap asep guntur rahayu, direktur penyidikan kpk.

penggelembungan harga dalam pengadaan

asep menjelaskan, kasus ini melibatkan pengadaan bahan bernama "asam semut" yang diperuntukkan bagi petani.

diduga terjadi penggelembungan harga (mark-up) dalam proses pengadaan tersebut.

"harga awal bahan yang seharusnya sekitar rp10 ribu per liter diduga dinaikkan menjadi rp50 ribu per liter," jelas asep.

komitmen kpk untuk transparansi

kpk menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini.

selain menghitung kerugian negara, lembaga antirasuah ini juga berupaya memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

"kami berkomitmen menindak tegas pelaku korupsi, terutama yang berdampak langsung pada perekonomian petani," tegas tessa.

Tag
Share