Eks Perdana Menteri Suriah Mohammed Ghazi Al Jalali Diminta Pimpinan Pemberontak Pegang Pemerintahan
al jalali diminta pimpinan pembeontak untuk isi kepemimpinan sementara--tribunnews.com
BACAKORAN.CO - Milisi pemberontak Suriah menunjuk mantan Perdana Menteri Mohammed Ghazi Al Jalali sebagai pemimpin sementara negara tersebut usai Presiden Bashar Al Assad digulingkan.
Pemimpin milisi Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Abu Mohammed Al Julani, mengatakan Al Jalali akan menjadi pemimpin sementara Suriah sampai pemerintahan selesai menjalani transisi.
Ia berujar al-Jalali bakal bertugas mengawasi operasional kementerian dan lembaga negara hingga badan-badan tersebut sepenuhnya diserahkan ke pemerintahan baru.
Selama waktu itu, pasukan militer di Damaskus tidak boleh mendekati lembaga-lembaga negara dan tak boleh melepaskan tembakan di udara.
BACA JUGA:Ledakan Hebat Guncang Damaskus, Diduga Serangan Israel, KBRI Imbau WNI Tetap di Tempat Aman!
Al-Jalali juga menyatakan bahwa pemerintahannya siap untuk menyerahkan kekuasaan kepada kepemimpinan mana pun yang dipilih rakyat.
"Saya tidak akan pergi dan tidak berniat untuk pergi. Saya berharap agar kelangsungan penyelenggaraan negara, lembaga negara, dan aparatur negara dapat terjamin secara damai, dan keselamatan serta keamanan seluruh warga negara juga dapat terjamin," Ujar al-Jalali.
Dalam wawancara dengan Al Arabiya, al-Jalali mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan pemimpin HTS untuk membahas pengelolaan masa transisi saat ini.
Ia juga menuturkan Suriah harus mengadakan pemilihan umum secara bebas.
Al-Jalali turut menyampaikan soal keberadaan Presiden Bashar al-Assad menteri pertahanan yang tak ia ketahui.
Al-Jalali ditunjuk sebagai Perdana Menteri Suriah oleh Presiden Bashar al-Assad pada September lalu.
Namun, pemerintahan al-Assad digulingkan pemberontak pada Minggu sehingga masa pemerintahan dia dan al-Assad berakhir.
Al-Assad melarikan diri ke Rusia saat digulingkan. Setelah al-Assad kabur, al-Jalali dikawal oleh para milisi menuju sebuah hotel untuk membahas soal transisi pemerintahan.