bacakoran.co – majelis nasional membuat sejarah baru dengan memakzulkan presiden sementara, han duck soo, pada jumat (27/12/2024) waktu setempat.

keputusan ini diambil setelah mayoritas anggota parlemen menyetujui mosi pemakzulan yang diajukan oleh oposisi utama, partai demokratik korea (dpk).

pemakzulan ini dipicu oleh penolakan han untuk menunjuk hakim mahkamah konstitusi yang seharusnya mengadili kasus pemakzulan .

selama yoon dibebastugaskan dari jabatannya, han yang juga menjabat sebagai perdana menteri, mengambil alih tugas sebagai presiden sementara.

mosi pemakzulan disetujui mayoritas

pemungutan suara di majelis nasional menghasilkan 192 suara setuju terhadap pemakzulan han, melebihi ambang batas 151 suara.

ketua majelis nasional menegaskan, pemakzulan terhadap seorang pejabat sementara dapat dilakukan dengan syarat yang sama seperti mosi terhadap anggota kabinet lainnya.

namun, partai berkuasa, people power party (ppp), memiliki pandangan berbeda.

mereka berargumen jika pemakzulan presiden sementara seharusnya mengikuti prosedur pemakzulan presiden tetap, yang memerlukan dukungan dua pertiga suara parlemen atau setidaknya 200 suara.

tuduhan dan kontroversi

dpk mengajukan mosi pemakzulan setelah han menolak menunjuk hakim mahkamah konstitusi hingga terjadi kesepakatan politik antarpartai.

penolakan tersebut dianggap sebagai tindakan penghambatan proses hukum pemakzulan presiden yoon.

selain itu, dpk juga menuduh han terlibat dalam berbagai kontroversi.

termasuk deklarasi darurat militer, serta penolakan terhadap dua rancangan undang-undang penasihat khusus yang menargetkan yoon suk yeol dan istrinya, kim keon hee.  

pemakzulan bersejarah

pemakzulan han duck soo mencatatkan sejarah baru dalam politik korea selatan, menjadi yang pertama bagi seorang presiden sementara.

langkah ini menunjukkan betapa mendalamnya polarisasi politik di negara tersebut, dengan persaingan sengit antara partai oposisi dan partai berkuasa.

keputusan ini juga menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut mengenai stabilitas politik korea selatan.

terutama di tengah isu-isu besar yang sedang dihadapi pemerintah.