bacakoran.co - kabar kenaikan (ppn) dari 11 persen ke 12 persen untuk barang mewah menarik perhatian pengacara kondang hotman paris hutapea.

menurutnya, aturan ini sebenarnya sudah dirancang di era mantan presiden joko widodo dengan dukungan pdi perjuangan.  

"bravo prabowo! undang undang itu dulu dibuat zaman jokowi dengan dukungan partai pdip, partai terbesar di dpr. jadi bukan buatan prabowo!" tulis hotman dalam akun instagram pribadinya pada rabu, 1 januari 2025.  

lebih lanjut, hotman mengusulkan agar pemerintah segera mengambil langkah berani dengan menerbitkan tax amnesty jilid iii sebagai strategi untuk meningkatkan pendapatan negara.  

"apa aku bilang, kalau mau menambah pemasukan uang negara, segera terbitkan undang undang tax amnesty jilid ketiga," ungkapnya.  

hotman menjelaskan, pengampunan bisa membuka peluang besar untuk menarik dana tersembunyi, baik di dalam maupun luar negeri.

"karena banyak duit orang yang tersembunyi di dalam dan luar negeri, dan sampai kapan pun pemerintah tidak akan bisa membongkarnya, kecuali dia sukarela membuka dengan membayar pajak misalnya lima sampai tujuh persen," lanjutnya.  

ia yakin langkah ini dapat menghasilkan tambahan dana triliunan rupiah bagi pemerintah.

"lumayan kan kalau pemerintah dapat uang lima sampai tujuh persen dari uang ratusan triliun yang ada di mana-mana, di luar negeri maupun di indonesia," tegas hotman.  

sementara itu, presiden ri prabowo subianto sebelumnya telah menegaskan bahwa ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.

dalam konferensi pers di kementerian keuangan pada selasa, 31 desember 2024, prabowo menyatakan bahwa barang mewah seperti jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan barang sejenis akan dikenakan yang lebih tinggi.  

"jangan salah paham, kenaikan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. barang biasa tetap pakai tarif lama, nggak ada perubahan," jelas prabowo. 

ia menambahkan, keputusan ini telah melalui koordinasi dengan dpr ri.

“intinya, barang konsumsi masyarakat umum tidak kena dampaknya. fokus kami hanya pada golongan mampu,” tutup prabowo.  

langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mengatur konsumsi barang mewah di kalangan tertentu.

bagi masyarakat umum, tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tarif ppn untuk barang kebutuhan sehari-hari tetap sama.