BACAKORAN.CO - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty ingatkan pengawas pemilu di daerah tidak boleh gaptek alias gagap teknologi. Mereka harus melek teknologi karena dibutuhkan dalam pengawasan isu kampanye di medsos.
Lolly mengingatkan itu saat Bawaslu meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial (medsos) di Bogor selasa (31/10).
Menurutnya, hasil analisis potensi kerawanan kampanye melalui medsos bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan presentasi 50 persen.
Kemudian kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong memiliki prosentase 30 persen. Lalu kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) menempati urutan ketiga dengan prosentase sebanyak 20 persen.
Beda lagi dengan potensi kerawanan di tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkatan ini, justru kampanye dengan berita bohong juaranya.
BACA JUGA:Bawaslu Sebut Pemuda Punya Peran Penting dalam Pemilu 2024. Pemuda, Sudah Siap Mengguncang Dunia?
"Selanjutnya kampanye bermuatan ujaran kebencian sebanyak 33 persen dan kampanye bermuatan SARA sebesar 27 persen," ujar Lolly.
Nah untuk pemetaan kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye medsos, untuk level provinsi DKI Jakarta juaranya. Disusul kemudian Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.
Kemudian untuk level kabupaten/kota, memegang kerawanan tinggi adalah Kabupaten Fakfak. Kemudiani Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Malaka, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Purworejo, kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yapen, kabupaten Lombok Timur, Kabuapten Sekadau, dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Selanjutnya, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Alor, kabupaten Majalengka, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Bangka. Lalu Kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kendal, Kota Balikpapan, Kota Bogor, dan Kota Parepare.
BACA JUGA:Cegah Penyelewengan Dana Hibah, Bawaslu Ingatkan Ini
Adapun provinsi paling rawan isu kampanye medsos berdasarkan agregasi kabupaten kota juaranya adalah Papua Selatan. Kemudian Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Kepulauan bangka Belitung, DI Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Barat.
Dilanjutkan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, kalimantan Barat, Maluku Utara, Jawa Tengah, Kepualauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.
"Jadi, tidak boleh jajaran pengawas pemilu di 15 provinsi rawan tinggi ini gaptek (gagap teknologi). Bagaimana melakukan upaya mencegah kalau jajarannya gaptek," tukasnya.
BACA JUGA:Waspada! Ini Lima Daerah Paling Rawan di Pemilu 2024 versi Bawaslu