BACAKORAN.CO - Jumlah pemilih pemula dalam pemilu 2024 yang masuk Generasi Z (Gen Z) menurut data KPU sekitar 56% dari total keseluruhan DPT nasional.
Saya bisa pastikan Gen Z yang segitu banyaknya kurang memahami politik, bahkan tidak paham konstitusi. Mereka taunya hanya sekadar kontestasi.
Ketika saya interview Prof. Soephiady Soetanto di UNESA Surabaya, beliau menyampaikan bahwa mahasiswa/i di era sekarang diberi tambahan pelajaran diluar kampus mengenai konstitusi.
Itupun terbatas kepada mahasiswa/i yang IP (indeks prestasi) nya tinggi setiap Sabtu dan Minggu.
Dari pengamatan saya membaca, mendengar dan menonton di berbagai media, hampir semua calon anggota legislatif dan partai politik konsentrasi "menggarap"Gen Z agar pada hari pemilihan umum memilih si calon atau partai politik tertentu.
Triliunan rupiah di gelontorkan oleh partai politik yang entah dari mana duitnya dan miliaran rupiah yang dikeluarkan oleh para calon anggota legislatif yang sumbernya dikuras dari tabungannya sendiri atau bahkan menjual aset sebagai modal kampanye.
Apakah para caleg punya bohir? Saya gak tau. Yang pasti semua caleg yang lolos tentunya masuk kategori orang orang kaya. Hidupnya tidak susah.
Kalau masih ada saudara si caleg yang hidupnya susah, saya pikir si caleg mungkin lupa mana yang harus didahulukan untuk dibantu sebelum jor joran ngeluarin duit untuk biaya kampanye.
BACA JUGA:Mahasiswa UBK Aksi Tolak Praktek Politik Dinasti
Tidak ada teori yang bisa memastikan si calon lolos. Semua hanya prediksi dan hawa nafsu.
Jika semua teori dan strategi kampanye tidak menjamin si calon lolos, pertanyaannya; mengapa para calon harus jor joran keluar duit miliaran rupiah untuk modal kampanye? Terkesan tidak percaya diri dengan kemampuan yang para calon miliki.
Lantas idealnya berapa rupiah si calon harus merogoh kocek untuk biaya kampanye?
Demokrasi coblos hanya menggunakan 2 kekuatan. Pertama kekuatan uang dan yang kedua kekuatan massa. Si calon jangan terjebak dengan berapa biaya yang harus dikeluarkan.
Hindari pengeluaran yang tidak masuk akal. Semakin banyak pengeluaran yang gak wajar, sama artinya dengan tidak mendidik masyarakat untuk paham apa itu berbangsa dan bernegara.