Bujug! 36 Hari Kampanye, Bawaslu Temukan 204 Pelanggaran Konten Internet, Pelanggaran Ini Mendominasi

Kamis 04 Jan 2024 - 12:24 WIB
Reporter : Kumaidi
Editor : Kumaidi

BACAKORAN.CO - Masa kampanye Pemilu Serentak 2024 masih berlangsung. Proses ini akan berlangsung sampai 10 Februari mendatang sebelum akhirnya pencoblosan dilakukan pada 14 Februari 2024.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pihak yang memantau pelaksanaan Pemilu menemukan banyak pelanggaran dari proses ini.   

"Hingga 2 Januari 2024 atau 36 hari selama masa kampanye Pemilu 2024, Bawaslu menemukan 204 pelanggaran konten internet," terang Anggota Bawaslu Lolly Suhenty.

Lanjut wanita yang menjabat Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas ini mengatakan bahwa temuan ini berasal dari pengawasan siber. Kemudian penelusuran melalui Intelligent Media Monitoring (IMM) Bawaslu dan analisis aduan masyarakat.

Lolly menjelaskan bahwa 204 konten internet tersebut melanggar ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

BACA JUGA:Terkait Surat Suara di Luar Negeri Bawaslu Nyatakan Tidak Rusak, Ini Penjelasannya

"Pelanggaran konten internet pada tahapan kampanye terbagi atas tiga jenis, mulai ujaran kebencian, politisasi suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta pelanggaran berita bohong," tegasnya.

Lolly menjelaskan, ujaran kebencian merupakan jenis pelanggaran terbanyak dengan 194 konten atau 95%. Menyusul kemudian politisasi SARA sebanyak 9 konten atau 4%.


Lolly Suhenty ketika hadir dalam suatu acara di Jawa barat.-bawaslu-

Selanjutnya jenis pelanggaran berita bohong dengan 1 konten atau 1%.

Untuk media yang dipakai, kata Lolly, pelanggaran konten internet ini paling banyak menggunakan platform Instagram sebanyak 72 konten melanggar (35%). 

Selanjutnya Facebook dengan 69 konten (34%), Twitter 54 konten (27%), TikTok 7 konten (3%), dan terakhir YouTube merupakan platform dengan jumlah pelanggaran konten paling sedikit dengan 2 konten (1%).

"Berdasarkan sasaran pelanggaran konten internet, mayoritas diarahkan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujarnya. 

BACA JUGA:Bawaslu Bentuk 956 Desa Anti Politik Uang, Ajak Masyarakat Lakukan Ini, Ini Harapan Lolly

"Dari 204 konten melanggar, sebanyak 196 konten menyasar paslon presiden dan wakil presiden, sedangkan sisanya sebanyak 8 konten menyasar penyelenggara pemilu (Bawaslu 6 konten dan KPU 2 konten)," terangnya.

Kategori :