BACAKORAN.CO - Indonesia baru saja menghadapi pesta demokrasi yg hasilnya diharapkan dapat menentukan pemimpin Indonesia kedepannya
Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi untuk memilih kandidat yang seharusnya melaksanakan kedaulatan rakyat dengan prinsip luber jurdil (Langsung Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) di NKRI.
Hal ini selaras dengan pengaturan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan, bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR RI, DPRD, DPD RI, Presiden dan Wapres yg dilakukan secara luber jurdil berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945
BACA JUGA: Jangan Salah! Bukan Menteri Agama Atau Pemerintah yang Menentukan Awal Ramadan, Ini Penjelasannya
Namun dalam kenyataannya, serangkaian pemilu serentak yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 ini menimbulkan polemik.
Karena hampir semua media media besar, baik elektronik maupun media cetak memberitakan tentang terjadinya kecurangan Terstruktur dan Masif bagi salah satu Pasangan Calon Presiden dari 3 Paslon.
Menyoroti hal tersebut, Srikandi TP Sriwijaya menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan perselisihan politik yg dapat menjadi pemicu timbulnya konflik horizontal yang dapat berujung terjadinya kerusuhan, dan perpecahan
Jika terjadi kerusuhan seperti tahun 1998, maka dampak yg paling signifikan adalah penderitaan bagi perempuan dan anak anak.
Karena pada situasi konflik yg terjadi, perempuan menjadi korban kekerasan, dijadikan sandra bahkan diperkosa
Srikandi TP Sriwijaya adalah organisasi paguyuban perempuan yg berasal dari Belajasumba, (Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung).
Kedudukannya adalah sebagai Badan Otonom dari Tenaga Pembangunan Sriwijaya, berdasarkan Akte Notaris Teddy Yunadi, SH Nomor 13 Tahun 2022, Tanggal 17 Maret
Salah satu program unggulannya adalah Srikandi Pegiat Perdamaian untuk Indonesia Maju.
BACA JUGA:4 Hari Gelar Operasi, Polri Tindak 30.468 Pelanggar Lalu Lintas, Ini Pelanggar Terbanyak
Kegiatan ini sudah di deklarasikan pada Peringatan Hari Ibu yg ke 93, Tahun 2021 di Gedung DPR RI Kalibata Jakarta.