BACAKORAN.CO – Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mendapat lampu hijau untuk mengelola tambang di Indonesia.
Peluang itu pun langsung ditangkap ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang langsung tancap gas mengajukan permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
Sedangkan Muhammadiyah, sebagai salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia masih mempertimbangkan kemungkinan terjun ke bidang usaha industri pertambangan.
Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Saad Ibrahim menegaskan, pihaknya tak akan asal menerima tawaran pemerintah untuk mengelola usaha pertambangan.
BACA JUGA:Pemerintah Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang, NU Gas Urus Perizinan, Sudah Mau Kelar?
BACA JUGA:Terungkap! Ini Alasan Pemerintah Izinkan Ormas Keagamaan Kelola Tambang
PP Muhammadiyah, terangnya, akan terlebih dahulu melihat sisi positif dan negatif tawaran tersebut.
Serta mengukur kemampuan sumber daya yang dimiliki.
Maka itu, tawaran pemerintah bagi ormas mengelola tambang akan dibahas lebih lanjut secara baik dengan mempertimbangkan segala hal.
“Kami bicara soal segi positif segi negatif, kemudian juga kemampuan dalam bidang itu (mengelola tambang). Saya kira ini masih akan kami bahas,” terang Ibrahim di Gedung PP Muhammadiyah.
BACA JUGA:Muhammadiyah Alihkan Dana Simpanan dan Pembiayaan, BSI Respons Begini!
BACA JUGA:Setelah Ditarik dari BSI, Ini Deretan Perbankan Syariah Tujuan Pengalihan Dana Muhammadiyah
Ibrahim berpandangan, pengelolaan usaha tambang adalah sesuatu hal yang baru bagi Muhammadiyah sebagai ormas) keagamaan.
Maka itu, Muhammadiyah tidak ingin tergesa-gesa dalam menyikapi kebijakan tersebut, ataupun menerima setiap tawaran yang diberikan pemerintah.
“Di Muhammadiyah ini (usaha mengelola tambang) adalah persoalan yang baru, karena itu kami perlu mempertimbangkan, termasuk mengukur kemampuan dulu dan sebagainya. Karena itu nanti akan dibicarakan,” cetusnya.