Reaksi Parlemen dan Protes Publik
BACA JUGA:Viral! BPOM Korea Selatan Resmi Melarang Masak Tusuk Gigi Goreng di Negaranya, Ini Alasannya
Tak lama setelah status darurat diumumkan, sekitar 190 anggota Majelis Nasional berkumpul untuk menggelar sidang pleno.
Mereka dengan tegas menolak status darurat militer tersebut melalui pemungutan suara.
Sementara itu, protes dari masyarakat berlangsung di luar gedung Majelis Nasional.
Para demonstran menyerukan perlindungan demokrasi dan mendesak parlemen untuk memakzulkan Presiden Yoon.
BACA JUGA:Melahirkan Bayi di Korea Selatan Bakal Dapetin Uang Tunai Sebesar Rp350 Juta, Ada yang Minat?
BACA JUGA:Pemimpin Oposisi Korea Selatan Ditikam di Leher Saat Konferensi Pers di Busan.
Koordinasi Kabinet dan Pencabutan Status
Merespons tekanan parlemen dan aksi publik, Yoon segera mengadakan pertemuan darurat dengan kabinetnya.
Hasilnya, status darurat militer dicabut pada Rabu (4/12/2024) waktu setempat.
Pencabutan ini mencerminkan ketegangan yang terus meningkat antara Presiden Yoon dan oposisi di parlemen, serta sorotan tajam terhadap kepemimpinannya di tengah isu domestik dan keamanan nasional.