Kaget! Tajikistan, Negara Mayoritas Muslim yang Melarang Hijab, Mengapa?

Alasan Negara Tajikistan Mayoritas Muslim yang Melarang Hijab--World bank

BACAKORAN.CO - Tajikistan, sebuah negara mayoritas Muslim di Asia Tengah, baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab.

Keputusan ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini dilakukan?

Pemerintah Tajikistan telah mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab di negara mereka.

Keputusan ini mengejutkan mengingat mayoritas penduduk Tajikistan, sekitar 96 persen, menganut agama Islam.

BACA JUGA:Fenomena childfree Menjadi Perhatian Serius BKKBN: Berpotensi Membahayakan Bangsa, Kok Bisa?

BACA JUGA:Belajar kepada 1 Habib Bodoh lebih Bagus dari 70 Kyai Alim, Benarkah? Ini Jawaban Buya Yahya

Undang-undang tersebut melarang penggunaan "pakaian asing" seperti hijab atau jilbab, dan mendorong warga untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut.

Pelanggar undang-undang ini akan dikenai denda, dengan besaran yang bervariasi tergantung pada status sosial.

Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah Tajikistan.

Pemerintah menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah ekstremisme.

BACA JUGA:Begini Cara Kemenparekraf Jadi Juru Selamat Lemahnya Nilai Tukar Rupiah

BACA JUGA:Waspada! Penipuan Berkedok Dana Sumbangan, Nama Sekda Sinjai Jadi Korban...

Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, telah lama berkomitmen untuk memberantas ekstremisme di negaranya.

Setelah mengakhiri perang sipil pada tahun 1997, Presiden Rahmon berusaha hidup berdampingan dengan oposisi, termasuk Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP).

Kaget! Tajikistan, Negara Mayoritas Muslim yang Melarang Hijab, Mengapa?

Deby Tri

Deby Tri


bacakoran.co - , sebuah negara di asia tengah, baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab.

keputusan ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa hal ini dilakukan?

pemerintah tajikistan telah mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan hijab di negara mereka.

keputusan ini mengejutkan mengingat mayoritas penduduk tajikistan, sekitar 96 persen, menganut .

undang-undang tersebut melarang penggunaan "pakaian asing" seperti hijab atau jilbab, dan mendorong warga untuk mengenakan pakaian nasional negara tersebut.

pelanggar undang-undang ini akan dikenai denda, dengan besaran yang bervariasi tergantung pada status sosial.

langkah ini merupakan bagian dari serangkaian tindakan terkait agama yang dilakukan pemerintah tajikistan.

pemerintah menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah ekstremisme.

presiden tajikistan, emomali rahmon, telah lama berkomitmen untuk memberantas ekstremisme di negaranya.

setelah mengakhiri perang sipil pada tahun 1997, presiden rahmon berusaha hidup berdampingan dengan oposisi, termasuk partai kebangkitan islam tajikistan (tirp).

namun, ia berhasil menyingkirkan tirp dari kekuasaan setelah partai tersebut dituduh terlibat dalam upaya kudeta.

pemerintah tajikistan telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi pengaruh ekstremisme di masyarakat, termasuk larangan hijab dan aturan terkait praktik keagamaan lainnya.

meskipun langkah-langkah ini menuai kritik, presiden rahmon tetap bertekad menjadikan tajikistan sebagai negara demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum, dan sekuler.

rentetan undang-undang terbaru ini dipicu oleh serangan di moskow, rusia, yang melibatkan pelaku dengan paspor tajikistan yang diduga terkait dengan isis-khorasan.

presiden rahmon menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan negara dan mencegah ekstremisme.

dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah tajikistan, terlihat bahwa mereka berusaha menjaga stabilitas dan keamanan negara serta melindungi nilai-nilai budaya nasional.

meskipun kontroversial, langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai di tajikistan.

Tag
Share