bacakoran.co

Koruptor Bisa Dihukum Mati! Ini Tanggapan MA Atas Pernyataan Prabowo soal Kasus Harvey Moeis

Soal Harvey Moeis MA Sebut Koruptor Bisa Dihukum Mati Jika Lakukan Ini--Ist

BACAKORAN.CO - Mahkamah Agung (MK) memberikan tanggapan serius terhadap ucapan Presiden Prabowo Subianto yang mengomentari keputusan pengadilan terhadap kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, suami dari selebriti Sandra Dewi.

Prabowo sebelumnya menanggapi putusan yang dianggapnya tidak mencerminkan rasa keadilan.

Mengingat kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Moeis.

Menurut Prabowo, hukuman terhadap koruptor, seperti Harvey Moeis, dapat menyakiti rasa keadilan masyarakat.

BACA JUGA:Sah! MK Resmi Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Era Baru Demokrasi Indonesia Dimulai

Ia menyoroti bagaimana seseorang yang hanya mencuri ayam bisa mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelaku korupsi besar.

Namun, dalam merespons pernyataan tersebut, Juru Bicara Mahkamah Agung Yanto memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam konferensi pers di gedung MA, Yanto menjelaskan bahwa hukuman terhadap koruptor bisa saja dijatuhkan lebih berat.

Bahkan sampai hukuman mati, dalam keadaan tertentu.

BACA JUGA:Tok! MK Cabut Ketentuan Presidential Threshold 20 Persen, Begini Pertimbangan Putusan!

Dilansir dari kompas.co, Yanto menjelaskan bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Hukuman mati bisa dijatuhkan untuk tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.

Seperti pada waktu bencana alam atau krisis moneter (krismon), serta pada saat perang.

Ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Koruptor Bisa Dihukum Mati! Ini Tanggapan MA Atas Pernyataan Prabowo soal Kasus Harvey Moeis

Ainun

Ainun


bacakoran.co -  (mk) memberikan tanggapan serius terhadap ucapan presiden yang mengomentari keputusan pengadilan terhadap kasus korupsi yang melibatkan harvey moeis, suami dari selebriti sandra dewi.

prabowo sebelumnya menanggapi putusan yang dianggapnya tidak mencerminkan rasa keadilan.

mengingat kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh moeis.

menurut prabowo, hukuman terhadap koruptor, seperti harvey moeis, dapat menyakiti rasa keadilan masyarakat.

ia menyoroti bagaimana seseorang yang hanya mencuri ayam bisa mendapatkan hukuman yang jauh lebih berat dibandingkan dengan pelaku korupsi besar.

namun, dalam merespons pernyataan tersebut, juru bicara mahkamah agung yanto memberikan penjelasan yang lebih mendalam terkait mekanisme yang berlaku.

dalam konferensi pers di gedung ma, yanto menjelaskan bahwa hukuman terhadap koruptor bisa saja dijatuhkan lebih berat.

bahkan sampai hukuman mati, dalam keadaan tertentu.

dilansir dari kompas.co, yanto menjelaskan bahwa berdasarkan hukum positif yang berlaku.

hukuman mati bisa dijatuhkan untuk tindak pidana korupsi dalam kondisi tertentu.

seperti pada waktu bencana alam atau krisis moneter (krismon), serta pada saat perang.

ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

lebih lanjut, ma menegaskan bahwa keputusan mengenai hukuman terhadap pelaku korupsi akan ditentukan berdasarkan putusan banding yang masih dalam proses.

jaksa telah mengajukan banding atas putusan pertama, yang artinya keputusan tersebut belum inkrah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

oleh karena itu, keputusan akhir baru akan diambil setelah proses banding selesai dan hasilnya diputuskan oleh pengadilan.

dalam kasus harvey moeis, yang telah diputuskan dengan lima tahun penjara.

ma mengingatkan bahwa dalam hukum indonesia, hukuman maksimal untuk koruptor bisa mencapai seumur hidup.

bahkan, untuk kondisi tertentu, seperti yang telah dijelaskan.

hukuman mati bisa dijatuhkan jika perbuatan korupsi tersebut menyebabkan kerugian negara yang luar biasa besar.

seperti yang terjadi selama masa krisis ekonomi atau dalam keadaan darurat.

menanggapi isu yang berkembang, ma mengimbau agar semua pihak menunggu keputusan final dari pengadilan banding, yang akan memberikan kejelasan hukum terkait masa depan kasus ini.

semua pihak, termasuk masyarakat, diminta untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru dalam menilai atau mengambil keputusan sebelum hasil banding diumumkan.

dengan berakhirnya proses ini, kita dapat berharap akan adanya kepastian hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat indonesia.

khususnya terkait dengan penegakan hukum terhadap koruptor yang merugikan negara.

Tag
Share