Pemerintah Tajikistan telah mengambil berbagai langkah untuk mengurangi pengaruh ekstremisme di masyarakat, termasuk larangan hijab dan aturan terkait praktik keagamaan lainnya.
BACA JUGA:Resmi! PKS Usung Anies sebagai Cagub DKI Jakarta, Sohibul sebagai Cawagub, Ini Alasannya!
Meskipun langkah-langkah ini menuai kritik, Presiden Rahmon tetap bertekad menjadikan Tajikistan sebagai negara demokratis, berdaulat, berdasarkan hukum, dan sekuler.
Rentetan undang-undang terbaru ini dipicu oleh serangan di Moskow, Rusia, yang melibatkan pelaku dengan paspor Tajikistan yang diduga terkait dengan ISIS-Khorasan.
Presiden Rahmon menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan negara dan mencegah ekstremisme.
Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah Tajikistan, terlihat bahwa mereka berusaha menjaga stabilitas dan keamanan negara serta melindungi nilai-nilai budaya nasional.
BACA JUGA:Upaya Memberantas Judi Online, Kominfo Putus Internet Akses ke Kamboja dan Filipina! Efektif Ga Ya?
BACA JUGA:Heboh! Data BAIS, INAFIS dan Kemenhub Diduga Bocor, Harganya Dijual Segini di Dark Web
Meskipun kontroversial, langkah-langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat yang aman dan damai di Tajikistan.