Tantangan Besar Pemerintahan Prabowo
Peningkatan signifikan dalam ULN dan utang publik secara keseluruhan seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintahan Prabowo.
Data terbaru dari Kementerian Keuangan menunjukkan total utang sektor publik Indonesia telah mencapai Rp16.575,31 triliun pada kuartal II-2024.
BACA JUGA:Cek! Daftar Lengkap 49 Nama Calon Menteri yang Dipanggil oleh Prabowo pada Hari Pertama!
BACA JUGA:Sri Mulyani Hingga Erik Tohir Dipanggil Prabowo di Kertanegara, Tetap Lanjut Jadi Menteri
Angka ini terdiri dari utang pemerintah pusat sebesar Rp8.520,49 triliun dan utang BUMN yang juga cukup besar, dengan total utang publik mencapai lebih dari Rp15.000 triliun.
Tantangan utama bagi Prabowo adalah bagaimana mengelola utang yang terus membengkak ini.
Terutama jika rencana untuk meningkatkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen dalam lima tahun ke depan benar-benar dijalankan.
Dengan rasio utang yang sudah menyentuh 79,33 persen dari PDB, lonjakan lebih lanjut dapat menempatkan Indonesia dalam risiko ekonomi yang semakin besar.
BACA JUGA:Mantan Istri Ahok, Veronica Tan Dipanggil Prabowo ke Kertanegara, di Plot Jadi Menteri Apa?
BACA JUGA:Yusril Mahendra Diminta Prabowo Jadi Menko Hukum dan HAM, Ini Tugas Besarnya!
Utang sektor publik yang tinggi merupakan hal yang umum di negara-negara maju.
Namun rasio pajak Indonesia yang masih rendah, yaitu 10,21 persen, membuat posisi utang menjadi lebih rentan terhadap guncangan ekonomi.
Bagi pemerintahan baru, langkah yang bijak dalam pengelolaan utang menjadi kunci untuk memastikan stabilitas ekonomi di tengah tantangan global yang semakin kompleks.