BACAKORAN.CO - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dilarang meninggalkan negara oleh Kementerian Kehakiman pada Senin, (9/12/2024).
Larangan ini diberlakukan kurang dari seminggu setelah ia memberlakukan kebijakan darurat militer sementara yang menimbulkan kekacauan.
Di bawah kebijakan darurat militer, Presiden Yoon Suk Yeol mengambil tindakan tegas pada malam 3 Desember dengan mengerahkan pasukan khusus dan helikopter ke gedung parlemen.
Tindakan ini, bagaimanapun, dihadang oleh penolakan dari anggota parlemen yang menuntut pembatalannya.
BACA JUGA:Netizen Heboh! Isu Kehamilan Azizah Muncul dari Unggahan Arhan, Fakta atau Hoaks?
BACA JUGA:Kronologi Pembobolan Rumah Adrian Maulana, Harta Senilai Rp600 Juta Raib
Terlepas dari demonstrasi besar-besaran menuntut pemecatannya di tengah cuaca dingin, Presiden Yoon Suk Yeol, yang tidak populer itu lolos dari mosi pemakzulan di parlemen pada Sabtu.
Meskipun lolos dari pemakzulan, Presiden Yoon Suk Yeol dan sekutu dekatnya tetap menjadi target sejumlah penyelidikan oleh pihak berwenang, termasuk dugaan pemberontakan.
Kementerian Kehakiman Republik Korea mengumumkan pada tanggal 9 Desember 2023 bahwa Presiden Yoon Suk Yeol telah dilarang melakukan perjalanan internasional.
Keputusan ini menandai kasus pertama seorang presiden Korea Selatan yang sedang menjabat yang menghadapi larangan bepergian.
BACA JUGA:Tabung Gas Meledak di Spa Bulungan, Tembok Jebol dan 7 Orang Terluka
Dalam sidang parlemen pada Senin, seorang anggota parlemen ditanyai paakh Yoon benar dilarang meninggalkan negaranya.
"Ya, benar," jawab Bae Sang-up, seorang komisaris layanan imigrasi di kementerian tersebut, dikutip bacakoran.co dari laman voaindonesi, Selasa (10/12).
Selain itu, mantan Menteri Pertahanan Kin Yong-hyun yang saat ini ditahan.