bacakoran.co – penuhi para petani, pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk sebanyak 9,55 juta ton.

jumlah ini naik dua kali lipat dari sebelumnya yang hanya 4,7 juta ton.

siap memenuhi peningkatan alokasi pupuk bersubsidi tersebut.

termasuk memantau proses distribusi dan penebusan yang tepat sasaran.

“hingga pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani,” ujar direktur utama (dirut) pt pupuk sriwidjaja palembang, daconi khotob yang mewakili pupuk indonesia saat sosialisasi penambahan alokasi pupuk bersubsidi.

berdasarkan kepmentan nomor 249 tahun 2024, pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton.

di mana alokasi subsidi tersebut ditujukan untuk empat jenis pupuk, yaitu urea, npk, npk formula khusus, dan pupuk organik.

penambahan alokasi terhadap keempat jenis pupuk ini ditetapkan, dengan rincian 4.634.626 ton untuk urea, 4.278.504 ton untuk npk, 136.870 ton untuk npk formula khusus, dan 500.000 ton untuk pupuk organik.

sejalan permentan nomor 01 tahun 2024 dan kepmentan nomor 249 tahun 2024, pupuk indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,4 juta ton atau mencapai 224 persen per tanggal 3 mei 2024.

sementara itu, stok pupuk bersubsidi untuk wilayah sumatera selatan tercatat sebanyak 12.908 ton yang tersedia di gudang lini iii.

rinciannya 5.830 ton untuk pupuk urea dan 6.379 ton untuk npk.

dari sisi penyaluran, hingga 3 mei 2024, pupuk indonesia berhasil menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 54.655 ton.

terdiri dari 27.874 ton urea dan 26.782 ton npk phonska.

secara nasional, pupuk indonesia telah menyalurkan sebanyak 1,77 juta ton pupuk bersubsidi atau setara dengan 18,6 persen dari total alokasi subsidi pupuk sebanyak 9,55 juta ton.

selain itu, penambahan alokasi pupuk subsidi dapat dimanfaatkan oleh petani terdaftar atau petani yang memenuhi kriteria sesuai aturan permentan tersebut, yaitu tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-rdkk).

di mana alokasi pupuk bersubsidi ini ditujukan bagi petani yang mengusahakan subsektor tanaman, tanaman hortikultura dan perkebunan.

dari jenis usaha tani tersebut, ditetapkan kriteria luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektar.

termasuk petani yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (lmdh), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

aturan baru ini juga memungkinkan evaluasi e-rdkk dilakukan setiap 4 bulan sekali pada tahun berjalan.

artinya, petani yang belum mendapatkan alokasi dapat mengajukan pada proses pendaftaran evaluasi tersebut di tahun yang sama.