BACA JUGA:Industri Otomotif Jepang, Awalnya Produksi Mobil Khusus Orang Berduit, Kini Jadi Pemimpin Dunia
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menegaskan bahwa lelang TPT impor harus menjadi bagian dari koordinasi yang erat antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Hal ini menjadi penting untuk mengontrol aliran produk-produk TPT yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan produk impor ilegal agar tidak dapat masuk ke pasar dalam negeri.
Febri menjelaskan bahwa saat ini industri tekstil dan pakaian jadi dalam negeri tengah menghadapi tantangan besar akibat perlambatan ekonomi global.
Hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada periode September 2023 menunjukkan bahwa kedua subsektor ini mengalami kontraksi. Salah satu penyebab utama kontraksi tersebut adalah banyaknya barang impor ilegal yang beredar di dalam negeri.
Pentingnya memeriksa dengan cermat berbagai produk TPT yang akan dilelang sangat ditekankan oleh Febri. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang-barang tersebut tidak berasal dari impor ilegal. "Jika barang-barang yang dilelang terbukti sebagai produk impor ilegal, maka Kemenperin mengusulkan untuk melakukan pemusnahan barang tersebut agar tidak mengganggu pasar dalam negeri, terutama jika produk tersebut wajib memiliki SNI," tambahnya.
BACA JUGA:Serangan Udara Israel Menghantam Rumah Sakit di Gaza Utara, Palestina
Keputusan dengan Dampak Jangka Panjang
Keputusan terkait lelang TPT impor memiliki dampak jangka panjang yang signifikan pada industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia. Meskipun pemerintah berupaya keras untuk memberantas produk impor ilegal, langkah ini seolah memberikan izin bagi produk impor untuk bersaing dalam pasar domestik.
Untuk mencapai keberlanjutan dalam industri ini, penting bagi pemerintah untuk menjaga konsistensi dalam kebijakan yang diambil. Pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal harus ditingkatkan, dan produk impor ilegal harus dikeluarkan dari pasar dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan para pemangku kepentingan dalam industri tekstil dalam proses pengambilan keputusan terkait lelang TPT impor. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan kepentingan seluruh industri dalam negeri.
Industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks terkait kebijakan lelang TPT impor.
Meskipun tujuan utama pemerintah adalah memberantas produk impor ilegal, langkah ini seakan memberikan izin bagi produk impor untuk bersaing dalam pasar domestik.
BACA JUGA:Cokelat, Ditemukan Suku Maya, Dianggap Minuman Dewa, Kini Jadi Industri Besar di Eropa
Untuk mencapai keberlanjutan dalam industri ini, pemerintah harus menjaga konsistensi dalam kebijakan yang diambil. Pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal harus ditingkatkan, dan produk impor ilegal harus dikeluarkan dari pasar dalam negeri.
Keputusan terkait lelang TPT impor tidak hanya memiliki dampak jangka pendek, tetapi juga dampak jangka panjang yang signifikan pada industri tekstil dan pakaian jadi di Indonesia.