BACAKORAN - Pemerintah Indonesia mengumumkan serangkaian langkah strategis dalam upaya untuk mendukung sektor konstruksi dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Salah satu kebijakan utama yang diumumkan adalah pemberian bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat membeli rumah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp 4 juta kepada para calon pemilik rumah.
Bantuan ini akan diberikan selama 14 bulan.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global yang saat ini menghadang.
BACA JUGA:PKH Tahap 4 Telah Cair, Bisa Cek dan Daftar Bansos Secara Online
"Ini kita lakukan terutama untuk sektor konstruksi, tetapi juga sebagai bantalan sosial. Kami berharap dapat membuat perekonomian kita tetap stabil dalam menghadapi ketidakpastian global." kata Sri Mulyani.
Keputusan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan dorongan kepada sektor konstruksi, tetapi juga untuk memberikan dukungan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang berkeinginan memiliki rumah sendiri.
Selain bantuan biaya administrasi, pemerintah juga akan menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian rumah yang harganya kurang dari Rp 2 miliar.
Langkah ini diharapkan dapat mendorong pembelian rumah di segmen pasar yang lebih terjangkau dan mempercepat pertumbuhan sektor properti di Indonesia.
BACA JUGA:Waw..., Mantan Bupati Ini Bagi-bagi Handphone dan Uang Pribadi Kepada 101 Pendamping PKH
Upaya pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global juga mencakup serangkaian stimulus.
Pertama, pemerintah akan memberikan tambahan bantuan berupa beras dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui program bantuan sosial.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilisasi harga, dan pengendalian inflasi, terutama dalam menghadapi lonjakan harga komoditas akibat fenomena El Nino.
Menteri Sri Mulyani menjelaskan bahwa terjadinya El Nino telah menyebabkan kenaikan harga komoditas seperti beras, yang pada gilirannya meningkatkan tekanan inflasi.
BACA JUGA:UPDATE LINK! Cek Penerima Bansos Cair Oktober 2023: Ada BPNT, PIP, dan PKH
APBN perlu memberikan perlindungan melalui penebalan bantuan sosial. Tambahan bantuan beras akan diberikan kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat dengan alokasi 10 kg per keluarga selama bulan Desember.
Total anggaran yang diperlukan untuk program ini mencapai Rp 2,67 triliun.
Sementara itu, BLT akan diberikan kepada 18,8 juta kelompok penerima manfaat dengan besaran Rp 200 ribu per bulan selama bulan November hingga Desember, dengan total anggaran sebesar Rp 7,52 triliun.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak oleh kenaikan harga komoditas dan tekanan inflasi, terutama kelompok berpendapatan rendah.
BACA JUGA:Cair di Bulan Agustus Tahap 4 Bansos PKH Rp750 Ribu, Ini Cara Daftar dan Cek Penerima Disini
Dengan bantuan ini, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, mencegah inflasi yang berlebihan, dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Paket kebijakan kedua yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bertujuan untuk mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui percepatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pemerintah menargetkan realisasi KUR tahun ini mencapai Rp 297 triliun.
Langkah ini diambil untuk memberikan dukungan kepada UMKM sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi yang penting di Indonesia.
BACA JUGA:Bantuan makanan Senilai Rp30 Ribu Dua Kali Sehari, Bagi 33.774 Penyandang Disabilitas Cek DTKS
Dengan akses yang lebih mudah ke pinjaman, diharapkan UMKM dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Inisiatif-inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengatasi tantangan ekonomi yang ada dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor yang membutuhkan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas dalam menghadapi tantangan eksternal.