"Ketujuh, Bawaslu daerah wajib nenyampaikan setiap permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang (hierarki). Kemudian kedelapan, melakukan konsultasi secara berjenjang bila menghadapi kendala dalam penyelesaian sengketa proses pemilu," ucapnya.
Selanjutnya, rekomendasi kesembilan adalah meminta Bawaslu daerah untuk wajib nenyampaikan putusan setelah dibacakan kepada Bawaslu nelalui SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) guna dilakukan penelahaan terhadap potensi koreksi putusan.
BACA JUGA: Penetapan DCT Potensi Sengketa, Bawaslu Ingatkan Ini kepada Pimpinan Bawaslu Daerah
"Kesepuluh, wajib menyampaikan laporan kepada Bawaslu setelah menyelesaikan permohonan sengketa proses emilu," tukasnya.
Kemudian Deputi Dukungan Teknis Bawaslu, La Bayoni menegaskan bahwa jajaran Bawaslu daerah melaksanakan kesepuluh rekomendasi tersebut.
"Atas arahan Bapak Totok Hariyono selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, maka rekomendasi ini dibuat agar dilaksanakan. Kami juga akan membuat revisi program-program ke depannya," tegasnya.(*)