Kemenhub Ungkap Soal Izin Angkut Bus Rombongan SMK Lingga Kencana Depok yang Kecelakaan di Subang, Ternyata..

Minggu 12 May 2024 - 13:04 WIB
Reporter : Ramadhan Evrin
Editor : Ramadhan Evrin

BACAKORAN.CO – Sejumlah fakta baru terungkap dari kasus kecelakaan bus pariwisata yang angkut rombongan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) Lingga Kencana Depok.

Diketahui, kecelakaan maut menyebabkan setidaknya 11 korban meninggal dunia, sedangkan puluhan penumpang lainnya, termasuk sopir mengalami luka-luka.

Nah, berdasarkan hasil pengecekan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) diketahui bus mau itu ternyata tidak memiliki izin.

Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Hubdat Kemenhub Aznal mengungkapkan, bus nahas itu tidak terdaftar dalam aplikasi Mitra Darat dan kemungkinan besar tidak memiliki izin angkutan yang diperlukan.

BACA JUGA:Begini Kondisi Sopir Bus Maut Angkut Rombongan SMK Lingga Kencana Depok yang Kecelakaan di Subang!

BACA JUGA:Bukti Bus SMK Depok Kecelakaan di Subang Memang Bermasalah, Sopir Sempat Lakukan Ini Sebelum Kecelakaan

Hasil pemeriksaan pada aplikasi Mitra Darat juga menunjukkan bahwa status uji berkala dari Bus Trans Putera Fajar dengan nomor polisi AD 7524 OG sudah kedaluwarsa.

"Status lulus uji berkala telah kadaluwarsa sejak 6 Desember 2023," ungkap Aznal seperti dilansir dari Antara.

Kemenhub pun menduga kecelakaan tersebut disebabkan oleh rem blong.

Hal itu sesuai dengan kesaksian sejumlah penumpang selamat yang menyatakan jika sopir sempat dua kali memperbaiki rem selama perjalanan.

BACA JUGA:Update! Korban Kecelakaan Maut Bus SMK Depok di Ciater Subang: 11 Tewas, 16 Luka Ringan, 16 Luka Berat...

BACA JUGA:Detik Kecelakaan Maut Bus SMK Depok di Ciater Subang: Jeritan Para Korban hingga Firasat Keluarga

Pun memanggil mekanik untuk memperbaikinya.

Untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait kecelakaan maut tersebut, Ditjen Hubdat Kemenhub telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Sebagai langkah antisipatif, kata Aznal, pihaknya mendorong perusahaan otobus (PO) dan pengemudi untuk secara rutin memeriksa kondisi armada.

Kategori :